Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Keadilan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Refleksi Etis

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia merupakan kelompok tenaga kerja yang sangat rentan dan belum mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang memadai. Dengan status kerja yang informal dan seringkali tanpa kontrak tertulis, jutaan PRT menghadapi eksploitasi, kekerasan, serta ketidakadilan struktural yang mendalam. Tujuannya untuk mengkaji urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) dengan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif multidimensi, yaitu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan nilai etis Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakhadiran payung hukum yang spesifik telah menimbulkan kekosongan regulasi yang memperparah pelanggaran hak-hak dasar PRT. Pengesahan RUU PPRT tidak hanya diperlukan untuk memenuhi amanat konstitusi dan instrumen HAM internasional, tetapi juga sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan sosial yang telah berlangsung lama.